EKONOMI KERAKYATAN vs NEOLIBERALISME

akhir akhir ini nonton berita politik kok malah pusing sendiri. bagaimana enggak...??? yang ada isinya ttuh saling menyerang antara neo-liberalisme dan mempertahankan diri bahwa mereka menganut sistyem ekonomi kerakyatan.
jujur aja sayah sebagai orang awam bukannya malah ngerti tapi malah jadi bingung... soalnya pada dasarnya apasih yang disebut EKONOMI KERAKYATAN atau NEOLIBERALISME sendiri sayah belum mengerti...
truuus.. nonton berita politik isinya cuma saling cerca dan saling serang tentang NEOLLIBERALISME. akhirnya berbekal dengan sejuta kegelisahan saya tentang beberapa isu diatas, maka saya akhirnya mencoba mengubek ubek mbah google untuk mendapatkan kepastian...

akhirnya setelah saya ubek ubek mbah google saya mendapatkan 2 pengertian sebagai berikut:

EKONOMI KERAKYATAN adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

NEOLIBERALISME merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.

dari data yang saya dapatkan diatas, ada satu hal yang sangat saya sesalkan.. yaitu kenapa orang yang selama ini saya anggap menganut paham EKONOMI KERAKYATAN, ternyata adalah salah satu orang yang mengusung NEOLIBERALISME ke indonesia, mau bukti cek disini.
disitu disebutkan bahwa pada tahun 1999 pemerintah mengundang IMF ke indonesia untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi di indonesia. dan disitu disebutkan pula sebagai syaratnya pemerintah harus menyetujui syarat syarat yang di ajukan, adapun beberapa persyaratan yang disebutkan adalah pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

saya juga pernah ingat curhatan salah satu temen saya yang pernah menjadi buruh di JAI Sidoarjo. dia berkeluh kesah betapa beratnya menjadi seorang buruh kontrak.. lalu sayapun menanyakan kepada dia, apakah sekarang ini semua buruh adalah buruh kontrak. dia lalu menjawab sebenarnya dulu buruh bisa menjadi pegawai tetap dalam perusahaan tempat mereka bekerja. namun pada pemerintahan 1999-2004, pemerintah mempermudah kalangan perusahaan dengan menghapuskan *walau tidak semua perusahaan* sistem penerimaan pegawai tetap dalam perusahaan. sejak saat itu buruh hanya diposisikan sebagai pegawai kontrak yang dapat diputuskan kontraknya sewaktu waktu tanpa membebani perusahaan untuk memberikan tunjangan/pesangon kepada buruh.

sebenarnya pada mulanya saya tidak begitu merespek tentang isu isu ini.. namun pada akhirnya setelah saya mendapatkan fakta fakta diatas hasilnya adalah...

jujur saya TERCENGANG.......
orang yang saya anggap akan membela wong cilik, akan membela kaum buruh, akan membela kaum kaum dan lain lain. ternyata mempunyai background yang sangat jauh dari apa yang mereka agendakan sebagai dasar pemerintahan mereka jika mereka terpilih menjadi kepala pemerintahan periode 2009-2014.

satu lagi yang membikin saya was was *maaf ini hanya prediksi saya* salah satu orang yang mengangkat sistem EKONOMI KERAKYATAN, yang mempunyai kekayaan senilai kurang lebih 1,7 TRILYUN. adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, perdagangan, dan juga perusahaan tambang batubara.

satu hal yang saya takutkan. berdasarkan azas EKONOMI KERAKYATAN yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. naaah.. ini dia, dikuasai negara bisa berarti juga dikuasai oleh kepala pemerintahan. yang saya takutkan adalah sistem EKONOMI KERAKYATAN yang diusung ini akan disalahgunakan oleh para penguasa pemerintahan *masuk akal gak sih kekhawatiranku??*

maaf jika saya menyinggung beberapa orang dalam postingan saya kali ini, saya tidak bermaksud menjelek jelekkan, karena semua isi postingan ini saya dapatkan dari sumber yang dapat saya percaya *sudah saya kasih anchor text*
sekali lagi maaf jika saya membawa nama nama diatas.. karena saya merasa merekalah yang selama ini paling gencar dalam mengkampanyekan sistem EKONOMI KERAKYATAN.
sekali lagi maaf saya telah berusaha se-objektif mungkin dalam postingan saya ini.. jika memang masih ada salah salah kata saya sangat memohon maaf karena saya ini hanya salah satu orang GoBloG yang gak ngerti apa2..

Artikel Terkait: